Sejak gema otonomi daerah di perdengarkan dan dijalankan memang sudah mencapai banyak kemajuan dalam pembangunan bidang pemerintahan dan demokrasi. Pelayanan kepada masyarakat semakin dekat, cepat, dan hemat setidaknya itulah harapan masyarakat, meski dalam banyak hal sering dijumpai ketidaksiapan dan ketidakmampuan sumber daya manusia (aparat) menjalankan fungsi dan perannya secara optimal dari masing satuan tugas kedinasan. Sehingga pelayanan kepada masyarakat bukannya makin cepat tetapi justru lamban dan munculnya birokrasi yang makin panjang.
Berbagai kemajuan pada era otoda juga menyertakan berbagai dampak negatife. Terbentuknya penguasa-penguasa baru pemerintahan di daerah telah membawa ekses di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Salah satu mekanisme pembentukan pemerintahan di daerah adalah melalui pemilihan kepala daerah, dan pemilihan anggota DPRD melalui pemilukada dan pileg. Dalam proses pembetukan pemerintahan melalui pilkada/pemilukada inilah muncul suasana persaingan yang memanaskan suhu politik dan tidak jarang yang menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari elemen masyarakat juga tidak terlepas dari dampak pelaksanaan pemilukada. Pegawai Negeri Sipil di daerah umumnya merupakan Pegawai Negeri yang berada di bawah pengaruh dan kekuasaan langsung pemerintah daerah. Ini menyebabkan PNS sering menjadi daya tarik bagi para calon Kepala Daerah untuk menggaetnya. Bahkan jika sang calon kepala daerah adalah pejabat lama maka hampir bisa dipastikan ia akan menggunakan pengaruhnya untuk memaksa PNS memilihnya. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang kasusnya mencuat di Mahkamah Konstitusi, hingga dilakukan pemilihan ulang.
Bagi PNS masa-masa menjelang dan sesudah pemilihan kepala daerah adalah masa-masa yang kritis dan tidak nyaman dalam bekerja. Suasana hiruk pikuk kampanye dan intrik-intrik politik para calon kepala daerah dengan tim suksesnya sangat mempengaruhi suasana kerja para PNSD. Isu dan desas desus tentang para calon pemegang jabatan baru di berbagai dinas instansi dan sekolah serta siapa saja nanti yang akan dipindah serta kehilangan jabatan jika calon A menang atau calon B yang menang selalu menjadi kabar yang menghiasi suasana seputar pemilukada.
Kekhawatiran para pegawai yang membuat rasa tidak nyaman dalam bekerja memang sangat beralasan. Dewasa ini bukan lagi rahasia pengangkatan dan mutasi pegawai di daerah lebih banyak didasari oleh faktor polotik, pendukung atau pihak yang bersebrangan saat pemilukada, serta rasa senang/tidak senang penguasa baru, jadi bukan karena prestasi kerja, kemampuan, maupun loyalitasnya kepada Negara. Fakta yang terjadi di lapangan memang menunjukkan di berbagai daerah setelah pejabat baru kepala daerah resmi menduduki jabatannya maka terjadilah mutasi dan roling besar-besaran di lingkungan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Dinas samapi Guru. Bahasa klisenya adalah perombakan kabinet dan pembentukan kabinet baru.
Pegawai Negeri selayaknya tidak ditarik ke pihak manapun dalam kancah persaingan politik praktis dalam rangka pemilihan kepala daerah, agar pegawai tetap dapat bekerja dalam suasana nyaman dan tenang sehingga berdaya dan berhasil guna di bidang masing-masing. Bagi para pegawai hendaknya lebih mengedapankan netralitas dan tidak terprovokasi untuk ambil bagian dalam politik praktis sesaat serta lebih mengutamakan profesionalisme dalam bekerja. Pemerintah perlu mengkaji ulang status pegawai daerah, akan lebih tidak beresiko bagi pegawai jika statusnya dikembalikan menjadi pegawai pusat.
Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Rosnida zainab asal Kalimantan Timur, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil, dan disini daerah tempat saya mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali, bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya dan 3 bln kemudian saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisah nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya, anda bisa Hubungi Bpk Drs Tauhid SH Msi No Hp 0853-1144-2258. siapa tau beliau masih bisa membantu anda, Wassalamu Alaikum Wr Wr ..
ReplyDelete